Dukung Reformasi Birokrasi, Bawaslu Minahasa Ikuti Rakernis Penyusunan IKU Bawaslu Sulut
|
TONDANO — Bawaslu Kabupaten Minahasa mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan terkait Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (7/8/2026). Kegiatan ini diikuti dari Command Center Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagai bagian dari rangkaian penguatan kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Rakernis ini menjadi forum strategis bagi seluruh jajaran Bawaslu di Sulawesi Utara dalam menyelaraskan sasaran dan target kinerja kelembagaan secara terukur dan akuntabel.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi serta menyelaraskan sasaran strategis dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan IKU merupakan instrumen penting dalam mengukur efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Bawaslu secara objektif dan terstandar. Melalui forum ini, setiap Bawaslu Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara didorong untuk menyusun IKU yang relevan, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan kelembagaan Bawaslu secara nasional.
Penyelarasan IKU di tingkat kabupaten/kota dengan sasaran strategis Bawaslu Provinsi menjadi langkah krusial dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Bawaslu Kabupaten Minahasa memandang kegiatan ini sebagai kesempatan penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan akuntabilitas kinerja ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan berorientasi pada hasil.
Bawaslu Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil Rakernis ini dengan menyusun IKU yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan bersama dalam forum. Penguatan akuntabilitas kinerja melalui IKU yang terukur diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan pemilu di Kabupaten Minahasa secara berkelanjutan. Bawaslu Kabupaten Minahasa menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen nyata dalam menghadirkan lembaga pengawas pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Penulis dan Foto : Humas Bawaslu Minahasa